SUARAREPUBLIK.Co, Bandar Lampung — Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung menaruh perhatian serius terhadap keberlangsungan operasional sekolah melalui penguatan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Kebijakan penambahan anggaran ini diambil setelah dilakukan pembahasan mendalam terkait efisiensi belanja daerah dan penajaman skala prioritas sektor pendidikan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menyampaikan bahwa peningkatan alokasi BOSDA diarahkan untuk memastikan kebutuhan dasar sekolah, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah, dapat terpenuhi secara optimal.
Menurutnya, anggaran awal BOSDA yang diajukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung sebesar kurang lebih Rp6,5 miliar dinilai belum sebanding dengan kebutuhan riil sekolah. Beban operasional seperti pembayaran listrik, pemeliharaan sarana belajar, hingga fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar membutuhkan dukungan anggaran yang lebih memadai.
“Kalau dihitung secara rasional, kebutuhan sekolah jauh di atas angka yang diajukan. Karena itu kami dorong penambahan agar BOSDA benar-benar dirasakan manfaatnya oleh sekolah dan peserta didik,” ujar Asroni.
Melalui penyesuaian anggaran, BOSDA kini diproyeksikan meningkat hingga kisaran Rp9–10 miliar per tahun. Dengan skema tersebut, setiap siswa diperkirakan menerima tambahan sekitar Rp195 ribu per tahun dari BOSDA, guna menopang pembiayaan operasional yang belum tercakup Dana BOS pusat.
Asroni menjelaskan, sumber penambahan anggaran tersebut berasal dari realokasi belanja yang dinilai belum bersifat mendesak. Salah satunya adalah pengalihan anggaran sebesar Rp1,35 miliar yang sebelumnya dialokasikan untuk yayasan SMA swasta Siger Bandar Lampung, serta dana hibah sekitar Rp500 juta untuk perguruan tinggi negeri.
“Pertimbangannya jelas. SMA Siger belum memiliki izin operasional resmi, sementara bantuan untuk perguruan tinggi bukan merupakan kewenangan pemerintah kota. Maka anggaran tersebut lebih tepat dialihkan ke BOSDA,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa tujuan utama penguatan BOSDA adalah untuk meringankan beban komite sekolah. Dengan kombinasi Dana BOS dan BOSDA, saat ini rata-rata siswa hanya memperoleh sekitar Rp1,55 juta per tahun, padahal kebutuhan minimal operasional sekolah mencapai Rp2 juta per siswa.
“Kalau BOSDA tidak diperkuat, sekolah bisa kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti listrik, kipas angin, hingga sarana pembelajaran. Ini tentu berdampak pada kenyamanan dan kualitas belajar siswa,” jelasnya.
Ke depan, Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung berencana melakukan evaluasi lanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pihak sekolah, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), hingga kalangan akademisi seperti Universitas Lampung.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran pendidikan benar-benar tepat sasaran. Prioritasnya jelas, agar operasional sekolah berjalan lancar dan peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman,” pungkas Asroni.
Penguatan BOSDA ini diharapkan menjadi langkah strategis jangka panjang dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Bandar Lampung, sejalan dengan program prioritas pemerintah daerah di bidang pendidikan. (*)
