Akui Belum Menerima Surat Resmi Soal 8 Desa di Jati Agung Ingin Gabung Bandar Lampung
SUARAREPUBLIK, Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mengingatkan adanya potensi persoalan batas wilayah terkait rencana penggabungan delapan desa di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, ke wilayah Kota Bandar Lampung.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu, menegaskan hingga saat ini Komisi I DPRD belum menerima surat resmi maupun pembahasan formal dari Pemerintah Provinsi Lampung mengenai rencana tersebut.
“Ke Komisi I belum ada surat apa pun. Tapi pemberitaannya sudah menyebutkan adanya kajian. Nanti kami akan meminta pemaparan secara resmi,” kata Ade, Senin (26/1/2026).
Delapan desa yang disebut akan bergabung dengan Kota Bandar Lampung yakni Desa Purwotani, Margorejo, Sinar Rezeki, Margo Mulyo, Margodadi, Gedung Agung, Gedung Harapan, dan Banjar Agung.
Ade menjelaskan, secara aturan, penggabungan wilayah desa tidak memerlukan persetujuan DPRD Provinsi. Namun sebagai mitra kerja pemerintah daerah, DPRD merasa perlu memperoleh penjelasan resmi agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Bukan soal izin DPRD atau tidak, tapi kami ingin mengetahui argumentasinya. Kenapa desa-desa itu yang dipindah, bukan yang lain. Itu harus dijelaskan secara resmi, kemungkinan oleh Biro Otonomi Daerah,” ujarnya.
Ia menekankan, aspek batas wilayah menjadi perhatian utama DPRD, mengingat Lampung masih memiliki catatan panjang sengketa tapal batas antarwilayah.
“Yang jelas soal batas wilayah. Jangan sampai malah menambah persoalan baru. Kita masih punya contoh sengketa batas wilayah di Lampung Utara dan Tulang Bawang Barat yang sampai sekarang belum tuntas,” tegas Ade.
Selain itu, Ade juga mengingatkan agar penggabungan wilayah tidak hanya berorientasi pada perubahan administratif, tetapi harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa.
“Harapan kami, jika bergabung dengan Kota Bandar Lampung, bukan hanya status administratifnya yang berubah, tetapi kesejahteraan masyarakatnya juga harus meningkat. Itu yang paling penting,” pungkasnya. (*)
