SUARAREPUBLIK.Co, Bandar Lampung — Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Fraksi Gerindra, Rizaldi Adrian, menyoroti tingginya angka pengangguran berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi alarm serius Pemerintah Kota Bandar Lampung karena mencerminkan tantangan besar dalam pembangunan ketenagakerjaan.
Ia menyebut data BPS itu sebagai alarm penting yang menandakan adanya tantangan besar dalam penciptaan lapangan kerja.
“Data tingkat pengangguran BPS tentu menjadi alarm bagi kita semua. Tingginya angka pengangguran menunjukkan ada pekerjaan besar yang harus segera dibenahi, terutama dalam membuka lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan,” ujarnya, Selasa (9/12/2025).
Rizaldi menilai, penanganan persoalan pengangguran tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan analisis yang komprehensif agar kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak jangka panjang.
Menurutnya, data tambahan seperti profil usia penganggur, penyerapan tenaga kerja di sektor industri, serta relevansi keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja harus menjadi acuan dalam menyusun solusi.
“Angka ini harus kita baca secara lengkap mulai dari struktur usia, keterserapan industri, hingga kesesuaian skill tenaga kerja. Data itu penting agar solusi yang diambil tidak sekadar seremonial, tapi tepat sasaran dan berkelanjutan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rizaldi menegaskan perlunya langkah konkret dan terukur untuk menekan angka pengangguran di Kota Bandar Lampung. Ia menyatakan DPRD siap mendorong penguatan iklim investasi serta percepatan program peningkatan keterampilan masyarakat, terutama bagi generasi muda.
Dukungan tersebut, kata dia, juga mencakup penguatan kerja sama dengan sektor swasta dan pelaku UMKM sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan kerja.
“Kami ingin memastikan program penanggulangan pengangguran dalam RPJMD benar-benar terukur dan dijalankan secara konsisten,” katanya.
Ia pun menekankan bahwa persoalan pengangguran seharusnya tidak menjadi ajang saling menyalahkan, melainkan momentum untuk mempercepat kerja nyata yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Angka ini bukan untuk saling menyalahkan, tetapi menjadi dasar untuk bekerja lebih fokus dan lebih berpihak pada warga. DPRD Bandar Lampung siap mengawal agar kebijakan penanggulangan pengangguran benar-benar berjalan dan dirasakan manfaatnya,” tuturnya. (*)
