SUARAREPUBLIK.Co, Bandar Lampung – Selamat datang di Era Baru Pelayanan Publik. Zaman ketika Instansi Pemerintah ikut-ikutan bikin konten viral. Bedanya, ini bukan prank lucu, tapi Prank Ngutang.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Lampung tampaknya sedang mencoba rebranding jadi Content Creator. Sayangnya, bukan lewat Edukasi Kesehatan, tapi lewat aksi Ngeprank Perusahaan Media Online. Modusnya? Pesan iklan, biarkan tayang, lalu… Ghosting. Iklan layanan yang mereka pesan berisi kampanye mulia Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Program Nasional Presiden Prabowo Subiyanto. Dipesan sejak 12 Februari lalu, tapi sampai sekarang, Media-media yang sudah tayangkan iklan masih memegang tagihan seperti memegang janji mantan yang tinggal kenangan.
Kisah ini makin seru ketika peran Kabag Humas yang biasanya mengurus hal beginian, mendadak di-take over oleh PPTK Dinkes, Silvia, S.STP., M.H. (gelarnya ngeri, ya…). Sejak itu, Kantor Dinkes jadi seperti Wahana Permainan. Media diputar-putar dengan alasan “salah isi tagihan”, “typo invoice”, atau mungkin nanti “bulan belum pas untuk mencairkan dana.” Padahal, kalau ada kejelasan sih nggak masalah, lho.
Kabag Humas, Trio, pun mengangkat tangan. Dalam pesan WhatsApp yang terdengar seperti lempar handuk, ia berkata, “Bang, untuk pencairan diminta untuk menghubungi PPTK Bu Silvi.”
Dan tentu saja, sang Kadinkes, dr. Edwin Rusli, M.KM, juga tidak ingin ketinggalan dalam Parade Lempar Tanggung Jawab. Saat dikonfirmasi lewat pesan singkat WhatsApp, beliau memilih jalur aman dengan tidak menjawab substansi, dan justru mengarahkan balik ke bawahannya. Mungkin memang sudah jadi SOP tak tertulis yang berbunyi ketika masalah datang, lempar tanggung jawab adalah resep paling mujarab.
Sungguh, inovasi Dinkes Lampung luar biasa. Siapa sangka, di antara tugas-tugas berat menjaga kesehatan masyarakat, mereka masih sempat menyusun skenario prank level lembaga. Mungkin ke depan akan ada season 2: Pesan Spanduk, Minta Diskon, Terus Hilang.
Hingga detik ini, Silvia yang konon memang irit bicara masih setia menjaga tradisi diam seribu kata. Entah karena terlalu sibuk mengurus kesehatan masyarakat, atau memang menganggap komunikasi sebagai penyakit yang harus dihindari.
Padahal, dalam urusan menyangkut masyarakat dan media, yang dibutuhkan bukan sosok yang pandai sembunyi, melainkan yang mampu berdiri tegak, menjelaskan, dan bertanggung jawab. Bukan hanya pintar rapat internal, tapi juga bisa bicara di hadapan publik tanpa membuat wartawan harus jadi detektif dulu untuk cari kepastian.
Tapi ya, mungkin standar pelayanan publik kita memang sedang diuji. Apakah pejabat harus komunikatif, atau cukup hadir sebagai siluet di balik meja birokrasi? (Red)
