SUARAREPUBLIK, Jakarta — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat reformasi birokrasi melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil. Komitmen tersebut membuahkan hasil dengan diraihnya predikat BB (Sangat Baik) pada evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Penghargaan SAKIP BB tersebut diterima Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dari Menteri PANRB Rini Widyantini dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas Award 2025 yang digelar di Aula Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Lampung juga menorehkan prestasi dengan meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Perdana Tahun 2025, sebagai wujud implementasi integritas di sektor pelayanan publik.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan menegaskan bahwa raihan predikat SAKIP BB merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemprov Lampung.
“Alhamdulillah, capaian ini adalah buah dari kolaborasi dan keseriusan seluruh perangkat daerah dalam memperkuat akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi,” ujar Jihan.
Menurutnya, predikat SAKIP BB bukan sekadar penilaian administratif, melainkan cerminan dari upaya Pemprov Lampung dalam memperbaiki kualitas perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja agar lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas SAKIP. Reformasi birokrasi harus benar-benar dirasakan melalui pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas,” tegasnya.
Jihan juga menilai keberhasilan RSJD Lampung meraih predikat Zona Integritas menjadi bukti bahwa nilai-nilai integritas dapat diterapkan secara nyata di unit pelayanan.
“Ini diharapkan menjadi contoh bagi perangkat daerah lainnya untuk terus berbenah, berinovasi, dan memperkuat budaya kerja yang bersih dan melayani,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan pentingnya menjaga konsistensi kinerja dan integritas pasca perolehan predikat SAKIP dan Zona Integritas. Ia mengingatkan agar instansi pemerintah tidak berhenti pada capaian administratif, melainkan terus menggeser fokus menuju kinerja yang berorientasi hasil dan dampak nyata.
“Capaian ini harus diikuti dengan praktik manajemen kinerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Rini.
Ia juga mendorong para penerima penghargaan untuk menjadi role model dan pusat pembelajaran bagi instansi lain, baik di tingkat nasional maupun daerah, dalam implementasi SAKIP dan pembangunan Zona Integritas.
“Reformasi birokrasi harus memberikan dampak berkelanjutan dan menjadi instrumen nyata dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (*)
