SUARAREPUBLIK, Bandar Lampung – Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung resmi meluncurkan Koran Edisi Khusus dan Buku Satu Tahun kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela.
Peluncuran tersebut berlangsung di halaman Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung pada Senin (2/3/2026).
Ketua IJP Lampung Abung Mamasa mengatakan bahwa peluncuran koran dan buku tersebut bukan sekadar seremoni, namun menjadi penanda bagi IJP untuk merawat ingatan publik bahwa roda pemerintahan Provinsi Lampung telah berjalan selama satu tahun.
“Peluncuran koran IJP dan buku ini merupakan inisiatif kawan-kawan anggota. Saya hanya mengakomodir ide tersebut. Kami berpikir masyarakat punya hak untuk tahu apa saja yang telah dikerjakan gubernur dan wakil gubernur selama satu tahun,” ujar Abung.
Menurutnya, satu tahun kepemimpinan Mirza–Jihan masih berada pada fase peletakan fondasi pembangunan. Namun demikian, arah kebijakan pembangunan Lampung ke depan mulai terlihat.
“Paling tidak kami melihat ada upaya pemerintah memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, membangun konektivitas jalan dan jembatan, serta mendorong reformasi birokrasi yang lebih transparan dan investasi pada sumber daya manusia,” jelasnya.
Abung menegaskan, koran dan buku yang diluncurkan tersebut disusun dengan mengedepankan objektivitas jurnalistik. Ia menekankan bahwa sinergi antara IJP dan Pemerintah Provinsi Lampung tidak boleh dimaknai sebagai penghilangan daya kritis pers.
“Saya ingatkan kepada anak-anak IJP, silakan mengkritisi, tetapi jangan nyinyir. Pers tidak hanya bertugas menggambarkan realitas, melainkan juga merawat akal sehat publik,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi wahana refleksi untuk menengok kembali apa saja yang telah dilakukan selama satu tahun masa kepemimpinannya.
“Ini juga menjadi ruang untuk saling mengingatkan tentang langkah-langkah ke depan. Benar kata Abung, masyarakat punya hak untuk tahu apa saja yang sudah kami lakukan bagi Provinsi Lampung,” kata Mirza.
Ia mengakui, amanah yang diberikan masyarakat bukanlah sesuatu yang ringan untuk dijalankan.
“Dipilih oleh masyarakat sebagai gubernur dan wakil gubernur bukan perkara mudah. Ini adalah amanah sekaligus beban tanggung jawab bagi kami,” ujarnya.
Mirza menjelaskan, selama satu tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Lampung mulai menata arah pembangunan dengan fokus pada perbaikan konektivitas wilayah.
“Melalui peningkatan kemantapan jalan provinsi, mobilitas masyarakat akan semakin lancar,” sebutnya.
Ia juga menyampaikan visinya agar masyarakat Lampung suatu saat merasa bangga dengan kualitas infrastruktur jalan di daerahnya.
“Saya ingin suatu saat masyarakat bangga dengan jalan-jalan yang ada di Lampung,” tambahnya.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung memprioritaskan pembangunan jalan dengan konstruksi rigid beton yang dinilai memiliki daya tahan lebih lama. Kebijakan tersebut juga menjadi dasar pengajuan pinjaman daerah guna mempercepat perbaikan infrastruktur jalan.
“Target kami, pada 2028 atau 2029 kemantapan jalan provinsi sudah mencapai 90 persen,” pungkasnya.
Namun demikian, capaian satu tahun pemerintahan tidak serta-merta dapat dibaca sebagai perjalanan yang sepenuhnya mulus dan berhasil. Data dan fakta di lapangan masih memerlukan pembacaan yang lebih jujur dan hati-hati, terutama terhadap temuan lembaga negara yang terangkum dalam laporan hasil pemeriksaan.
Catatan-catatan tersebut menjadi pengingat bahwa misi dan visi pembangunan masih kerap dibayangi persoalan tata kelola di tingkat satuan kerja dan organisasi perangkat daerah. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang serius agar praktik-praktik ketidaktertiban tidak kembali menjelma sebagai rapor merah, serta agar target pembangunan tidak jauh panggang dari api, melainkan benar-benar berwujud capaian yang nyata dan terukur. (**/Nsr)
