SUARAREPUBLIK.Co, Bandar Lampung – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., kembali menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan profesional. Dalam rapat pembinaan dan arahan rutin kepada jajaran pejabat struktural dan fungsional, yang berlangsung di lantai 3 Gedung BPKAD Provinsi Lampung, Selasa (27/5), Dr. Marindo menyoroti sejumlah langkah strategis untuk menjaga kinerja kelembagaan.
Agenda rapat ini menjadi bagian dari pembinaan internal yang dilakukan secara berkala sebagai bentuk penguatan budaya kerja organisasi yang berorientasi pada hasil dan akuntabilitas publik. Menurutnya, pembinaan ini penting untuk menjaga konsistensi pencapaian serta mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah di tengah dinamika regulasi dan tuntutan publik yang terus berkembang.
Dalam arahannya, Dr. Marindo menyampaikan lima poin utama yang menjadi fokus BPKAD ke depan. Pertama, Menjaga dan Mempertahankan Opini WTP. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan indikator penting keberhasilan pengelolaan keuangan. “Capaian ini bukan hanya kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk terus menjaga kepercayaan publik,” tegasnya. Ia mendorong seluruh unit kerja agar tetap konsisten menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang baik serta menjunjung tinggi transparansi dan integritas dalam setiap laporan keuangan.
Kedua, Tindak Lanjut Temuan BPK. Ia menekankan pentingnya mempelajari dan menindaklanjuti seluruh temuan audit yang telah disampaikan BPK, baik di tahun 2023 maupun 2024. Tujuannya agar kesalahan administratif atau teknis tidak berulang di masa mendatang. “Kita bukan hanya fokus pada penyelesaian administratif, tetapi pada perbaikan sistemik,” ujarnya.
Poin ketiga adalah Evaluasi dan Mitigasi Risiko Kelembagaan. Evaluasi terhadap hasil audit dan penilaian kinerja tahun-tahun sebelumnya menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengendalian internal. Hal ini termasuk penguatan SOP, peningkatan kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan pelacakan anggaran.
Keempat, Mendorong Kolaborasi Pentahelix. Dalam upaya menjawab tantangan pembangunan daerah, Dr. Marindo mengajak seluruh pegawai untuk membuka ruang kolaborasi melalui pendekatan Pentahelix: sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini dinilai penting untuk mewujudkan inovasi dalam pengelolaan aset dan keuangan yang adaptif dan partisipatif.
Lalu yang kelima adalah Peningkatan Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi). Ia mengingatkan seluruh pejabat agar memahami dan menjalankan tupoksi dengan sungguh-sungguh. Profesionalisme, dedikasi, dan disiplin menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan birokrasi yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan stakeholders.
Dalam penutup arahannya, Dr. Marindo mengajak seluruh jajaran untuk terus memperkuat nilai-nilai integritas, sinergi, dan inovasi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Ia juga menegaskan bahwa ke depan, tantangan pengelolaan keuangan akan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan semangat belajar dan kerja sama lintas bidang.
“Jangan pernah lelah untuk memperbaiki. Tata kelola yang baik bukan tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan yang harus dijaga bersama,” pungkasnya. (red)
