SUARAREPUBLIK.Co, Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyerahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada empat pelaku UMKM pada kegiatan Akad Massal KUR 800.000 Debitur dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) di Mahan Agung, Selasa (21/10/2025).
Acara ini merupakan bagian dari kegiatan nasional yang dipusatkan di Jawa Timur dan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, serta Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin. Pelaksanaan akad massal dilakukan serentak di 38 provinsi secara daring. Di Lampung turut hadir Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan dan Forkopimda.
Empat penerima KUR yang diserahkan Wagub masing-masing adalah Rahmat Hidayat (Rp50 juta, usaha bengkel las), Dina Ratnasari (Rp50 juta, furnitur), Thian Saputra (Rp20 juta, bengkel motor), dan Muhammad Suharto (Rp70 juta, warung sembako). Hingga saat ini, total penyaluran KUR di Lampung mencapai 15.381 debitur dengan nilai Rp919 miliar.
Sekdaprov Marindo menyatakan penyaluran KUR merupakan langkah nyata memperkuat ekonomi rakyat. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menambahkan bahwa akad massal ini menjadi momentum perluasan akses pembiayaan bagi UMKM, dengan sekitar 800 ribu pelaku usaha mengikuti akad serentak. Ia menyebut target penyaluran KUR 2025 sebesar Rp300 triliun, dengan porsi 60 persen untuk sektor produksi—capaian tertinggi sepanjang sejarah.
Realisasi KUR hingga Oktober 2025 telah mencapai Rp218 triliun atau 72,6 persen dari target nasional, dengan 3,7 juta debitur aktif. Tahun depan, alokasi sektor produksi ditingkatkan menjadi 62 persen.
Menteri PPMI Mukhtarudin menegaskan KUR juga diarahkan untuk pekerja migran melalui KUR Penempatan Pekerja Migran guna mencegah praktik pinjaman ilegal. Hingga saat ini, 2.100 pekerja migran telah menerima pembiayaan dengan nilai Rp60 miliar dari total alokasi Rp210 miliar.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) mendukung Program 3 Juta Rumah dan penciptaan lapangan kerja di sektor konstruksi. Pemerintah mengalokasikan Rp130 triliun untuk KPP, terdiri dari Rp113 triliun untuk kontraktor UMKM dan Rp17 triliun bagi masyarakat yang ingin membangun atau merenovasi rumah. Airlangga meminta kepala daerah mendorong kontraktor lokal terlibat dalam program tersebut.
KPP diatur melalui Permenko No. 13 Tahun 2025 dan Permen PKP No. 13 Tahun 2025, dengan tujuan memperluas akses perumahan layak sekaligus memperkuat ekonomi lokal.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, program KUR dan KPP diharapkan memperkuat pondasi ekonomi rakyat. Di Lampung, kebijakan ini diyakini mempercepat pertumbuhan UMKM, membuka lapangan kerja, dan mendorong kesejahteraan masyarakat di perkotaan maupun desa.
