SUARAREPUBLIK.Co, Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menghadiri Rapat Koordinasi Bersama Tim Terpadu Nasional Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang digelar Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, di Hotel Akar & Resorts, Selasa (21/10/2025).
Rakor bertema “Penguatan Sinergi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik dalam Menjaga Keamanan, Iklim Investasi, dan Stabilitas Ekonomi Nasional” ini diikuti unsur Forkopimda Lampung dan Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar Baharuddin.
Dalam sambutannya, Dirjen Bahtiar menegaskan bahwa kebebasan berorganisasi dijamin undang-undang, namun bukan kebebasan mutlak. Ia menyebut Forkopimda memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban dan stabilitas demokrasi di daerah. Bahtiar mengungkapkan terdapat lebih dari 633.000 ormas di Indonesia, termasuk 10.336 ormas berbadan hukum di Lampung. Ia mengapresiasi kontribusi ormas, tetapi menekankan pentingnya pengawasan agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum.
“Kita tidak boleh membiarkan ormas disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan undang-undang dan menghambat percepatan pembangunan,” tegasnya.
Sementara itu, Wagub Jihan dalam sambutan pembukaannya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan rakor yang dinilainya penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Ia menuturkan bahwa pesatnya perkembangan ormas di Lampung perlu diimbangi pengawasan agar tetap sejalan dengan visi pembangunan daerah.
“Perkembangan ormas di Lampung sangat dinamis. Namun jangan sampai justru menghambat stabilitas daerah maupun pertumbuhan ekonomi,” ujar Jihan.
Ia menambahkan bahwa Pemprov Lampung secara rutin melaksanakan Rakor Forkopimda sebagai komitmen menjaga keamanan daerah, sekaligus memberikan apresiasi kepada ormas yang berkontribusi positif.
Wagub Jihan berharap rakor ini memperkuat kondusivitas daerah, menciptakan iklim investasi yang sehat, dan mendukung stabilitas nasional demi kemajuan Provinsi Lampung.
