Mirza: KMP Sebagai Instrumen Utama Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Lokal dan Pemerataan Kesejahteraan
SUARAREPUBLIK.Co, Bandar Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memperkuat koperasi sebagai instrumen utama peningkatan nilai tambah komoditas lokal dan pemerataan kesejahteraan.
Hal ini disampaikan saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Lampung di Balai Keratun, Rabu (22/10/2025).
Gubernur Mirza memaparkan bahwa Lampung, dengan PDRB Rp 483 triliun dan peringkat ke-4 terbesar di Sumatra, masih menghadapi persoalan pemerataan. Pendapatan per kapita baru Rp 51 juta dan angka kemiskinan 10,6 persen. Akar masalahnya adalah lemahnya penguasaan tata niaga dan hilirisasi.
Dari total nilai komoditas pertanian-perkebunan Rp 150 triliun, hanya sekitar 19 persen yang diolah di Lampung. “Kopi Lampung Rp 15 triliun per tahun diekspor sebagai green bean. Kalau di-roast di sini, nilainya bisa naik satu setengah kali lipat,” ujarnya. Contoh lain adalah jagung yang harganya sering jatuh saat panen karena minimnya fasilitas pengering di desa.
Sebagai solusi, Pemerintah Provinsi Lampung mengandalkan program Koperasi Merah Putih untuk mencegah keluarnya komoditas dalam bentuk mentah dengan membangun industri olahan di desa, meningkatkan daya tawar petani dan desa terhadap pasar, dan menjadi stabilisator harga melalui distribusi kebutuhan pokok.
Dengan produksi jagung 3 juta ton, pengeringan di tingkat koperasi desa berpotensi mengalirkan dana Rp 1,5 triliun ke desa. Estimasi investasi dryer di seluruh desa mencapai Rp 700 miliar. Program ini juga terintegrasi dengan BUMDes dan program Makan Bergizi Gratis yang telah menyerap 30 ribu tenaga kerja dan menurunkan kemiskinan menjadi 10 persen.
Gubernur Mirza meminta Dekopinwil berperan dalam penguatan kelembagaan dan kapasitas koperasi. “Koperasi akan menjadi garda terdepan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dan memakmurkan rakyat,” tegasnya.
Dukungan juga datang dari Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang membuka Muswil secara daring. Ia menargetkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di 80 ribu desa sudah operasional pada Maret 2026, termasuk di Lampung. Ia berharap Lampung menjadi provinsi percontohan nasional.
Muswil kemudian menetapkan Hipni sebagai Ketua Dekopinwil Lampung periode 2025–2030 melalui aklamasi.
