SUARAREPUBLIK, Lampung Selatan – Provinsi Lampung memperoleh alokasi sebanyak 9.382 unit Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah pada 2026. Jumlah tersebut meningkat hampir empat kali lipat dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2.390 unit.
Peningkatan alokasi itu disampaikan saat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia Maruarar Sirait meninjau langsung rumah warga calon penerima bantuan BSPS di Desa Lematang, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (7/5/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP didampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela.
Saat meninjau rumah warga, Maruarar bersama Gubernur Mirza dan Wagub Jihan menyempatkan diri berdialog dengan masyarakat penerima bantuan. Mereka menanyakan kondisi rumah, penghasilan kepala keluarga, serta berbagai kendala yang dihadapi warga untuk memastikan bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Rombongan juga memeriksa kondisi bangunan dan lingkungan sekitar rumah guna melihat langsung tingkat kelayakan hunian calon penerima program BSPS.
Program BSPS merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah atau membangun rumah secara swadaya dengan semangat gotong royong.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar menegaskan pelaksanaan program BSPS harus dilakukan secara transparan dan diawasi langsung oleh masyarakat agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Jadi yang untung siapa? Rakyat. Selisih harganya buat siapa? Rakyat. Berarti perlu nggak diawasi? Perlu,” ujarnya.
Ia juga meminta agar penentuan penerima bantuan dilakukan melalui musyawarah masyarakat dengan mengutamakan warga yang paling membutuhkan.
“Nanti musyawarah, ini untuk siapa, cari yang mungkin paling membutuhkan, yang sudah sakit-sakitan, yang sudah tua,” katanya.
Menurut Maruarar, semangat gotong royong dan keterlibatan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam menyukseskan program perbaikan rumah rakyat tersebut.
“Jangan rumah orang kaya dibedah, rumah orang miskin tidak dibedah. Harus tepat sasaran,” tegasnya.
Selain melakukan peninjauan langsung, Menteri PKP juga melakukan monitoring secara daring bersama tenaga fasilitator lapangan program BSPS dari seluruh provinsi di Pulau Sumatera guna memastikan pelaksanaan program berjalan lancar dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pada 2026, Kementerian PKP menargetkan pembangunan dan perbaikan 60 ribu unit rumah melalui program BSPS di 10 provinsi di Pulau Sumatera.
Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah prioritas dengan alokasi 9.382 unit BSPS yang tersebar di 15 kabupaten/kota. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun 2025 yang mencapai 2.390 unit.
Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi peningkatan alokasi BSPS dari Kementerian PKP karena dinilai akan membantu lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang layak, sehat, dan aman.
Pemprov Lampung juga berkomitmen terus berkoordinasi dengan Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik (BPS), serta seluruh pihak terkait agar pelaksanaan program BSPS berjalan tepat waktu, sesuai standar, dan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. ()
