SUARAREPUBLIK, Lampung — Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T., menerima kunjungan kerja reses Komisi XII DPR RI yang dipimpin Ketua Tim Putri Zulkifli Hasan, S.Mn., M.Bus., di Provinsi Lampung, Jumat (9/10/2026).
Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari pengawasan terhadap sektor energi, khususnya ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM), guna memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi dan pelayanan berjalan optimal.
Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan rombongan di Bandara Radin Inten II, Lampung Selatan. Agenda kemudian dilanjutkan dengan peninjauan ke SPBU Pertamina Candimas Natar dan SPBU Pertamina CoDo Bypass Rajabasa untuk melihat secara langsung kondisi distribusi serta pelayanan BBM kepada masyarakat.
Peninjauan tersebut turut didampingi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM RI, Kepala BPH Migas, serta jajaran direksi PT Pertamina.
Setelah peninjauan lapangan, rombongan melanjutkan kegiatan dengan pertemuan dan rapat koordinasi di Ruang Sakai Sambayan Lantai III Kantor PLN UID Lampung. Pertemuan ini menjadi forum pembahasan antara Komisi XII DPR RI, pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, dan sejumlah badan usaha milik negara terkait penyelenggaraan sektor energi.
Sejumlah pejabat dan pimpinan badan usaha turut hadir, di antaranya Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM RI, Kepala BPH Migas, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Direktur Utama PT PLN (Persero), Direktur Utama PT PLN Nusantara Power, serta Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk bersama jajaran Pemerintah Provinsi Lampung.
Kehadiran Ketua DPRD Provinsi Lampung dalam agenda tersebut menjadi bagian dari koordinasi antarlembaga dalam mendukung pengawasan sektor energi di daerah. Ketersediaan BBM dan kelancaran distribusinya merupakan aspek penting yang berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, dan pelayanan publik.
Melalui kunjungan kerja dan koordinasi tersebut, pengawasan terhadap distribusi BBM di Provinsi Lampung diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Sinergi antara DPR RI, pemerintah daerah, kementerian terkait, dan badan usaha diharapkan turut mendukung pemenuhan kebutuhan energi masyarakat secara berkelanjutan. ()
