SUARAREPUBLIK.Co, Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, langsung memerintahkan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung untuk melakukan penanganan cepat terhadap putusnya Jembatan Kali Nughik di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Instruksi itu dikeluarkan Rabu, (10/12/2025), sesaat setelah Gubernur menerima laporan resmi terkait kerusakan jembatan yang ambruk pada dini hari.
Jembatan yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Lampung itu dilaporkan putus sekitar pukul 01.30 WIB setelah hujan deras mengguyur wilayah setempat. Debit air sungai yang meningkat tajam diduga menggerus pondasi hingga akhirnya membuat struktur jembatan ambruk. Menanggapi situasi tersebut, Gubernur meminta langkah tanggap darurat segera dilakukan agar mobilitas masyarakat tidak semakin terganggu.
Atas arahan Gubernur, Kepala Dinas BMBK Lampung bersama tim teknis diturunkan langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan menyeluruh. Tim diminta memastikan kondisi struktur, memasang rambu pengalihan arus, serta menyiapkan skema penanganan darurat sebelum perbaikan permanen dilaksanakan. Gubernur menegaskan bahwa akses masyarakat tidak boleh terputus terlalu lama dan keselamatan warga menjadi prioritas.
Putusnya Jembatan Kali Nughik berdampak signifikan pada konektivitas sejumlah tiyuh, seperti Gunung Katun Tanjungan, Gunung Katun Malai, hingga Karta. Warga kini harus memutar melalui jalur Kagungan Ratu menuju Panaragan Jaya, rute yang lebih jauh dan memakan waktu lebih lama.
Kepala Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Laili, mengatakan sejak pagi pihaknya bersama warga berjaga di lokasi untuk mencegah pengendara melintas tanpa mengetahui kondisi jembatan.
“Kami khawatir ada masyarakat yang tidak tahu dan tetap melintas. Ini sangat berbahaya,” ujarnya.
Menindaklanjuti laporan warga tersebut, Gubernur Mirza memastikan proses penanganan berlangsung terstruktur. Ia meminta BMBK berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk pengamanan lokasi, pembukaan jalur alternatif resmi, serta percepatan analisis kebutuhan perbaikan.
Fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga konektivitas warga, serta memastikan jembatan dapat dibangun kembali dengan standar yang lebih kuat dan lebih aman bagi masyarakat. (*)
