SUARAREPUBLIK, Bandar Lampung – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Lampung. Program strategis nasional ini dinilai memiliki peran penting dalam memastikan pemenuhan gizi anak-anak secara merata, sekaligus menentukan kualitas generasi penerus bangsa.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari luasnya cakupan penerima manfaat, tetapi juga dari aspek keamanan pangan dan kepatuhan pelaksana terhadap petunjuk teknis (juknis).
“MBG ini menyangkut makan dan minum anak-anak. Artinya, ini bukan sekadar program pemerintah, tetapi juga menyangkut keselamatan dan nyawa anak-anak,” ujar Deni, Senin (19/1/2026).
Di Provinsi Lampung, jumlah penerima manfaat MBG tercatat lebih dari satu juta orang. Dengan cakupan yang besar tersebut, DPRD memandang penting adanya pengelolaan yang profesional, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan kepada peserta didik.
Deni mengakui bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah persoalan teknis di lapangan. Karena itu, DPRD mendorong seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk bekerja disiplin dan konsisten sesuai juknis yang telah ditetapkan pemerintah.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa kelalaian yang berdampak pada keselamatan penerima manfaat tidak dapat ditoleransi.
“Kalau ada SPPG yang lalai hingga menyebabkan keracunan, maka harus dievaluasi secara tegas. Bila perlu ditutup dan diganti pengelolanya, karena ini menyangkut keselamatan anak-anak,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga mendorong optimalisasi peran dapur MBG dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dari target 795 dapur MBG di Lampung, sebanyak 712 SPPG telah terealisasi. Pemanfaatan bahan baku dari lingkungan sekitar dapur dinilai penting untuk menjaga kesegaran pangan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
Deni menambahkan, pengawasan MBG tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan SPPG, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif pihak sekolah serta tenaga kesehatan.
“MBG ini bukan orientasi bisnis. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi sehat menuju Indonesia Emas,” ujarnya.
DPRD Provinsi Lampung berkomitmen terus mengawal pelaksanaan MBG agar berjalan sesuai tujuan, aman, dan memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak sebagai harapan masa depan bangsa. ()
