SUARAREPUBLIK, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memastikan penyelesaian seluruh tunda bayar Tahun Anggaran 2025 dilakukan lebih cepat dari tahun sebelumnya. Seluruh kewajiban pembayaran telah dibereskan sebelum memasuki bulan Maret.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Nurul Fajri, menyampaikan bahwa penyaluran dana kepada satuan kerja (satker) maupun pihak ketiga telah selesai sepenuhnya.
“Alhamdulillah, seluruh tunda bayar sudah diselesaikan dan disalurkan. Jadi tidak sampai bulan Maret,” ujar Nurul, Rabu (18/2/2026).
Ia mengungkapkan, total nilai tunda bayar pada tahun 2025 berada di kisaran Rp200 miliar. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang hampir mencapai Rp600 miliar, dengan penyelesaian yang baru rampung hingga bulan Mei.
“Nilainya sekitar Rp200 miliar. Tahun lalu hampir Rp600 miliar dan penyelesaiannya sampai Mei. Alhamdulillah tahun ini bisa lebih cepat, minggu ketiga Februari sehingga sudah tuntas,” jelasnya.
Menurut Nurul, percepatan penyelesaian tunda bayar ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan kondisi fiskal daerah tetap berada dalam posisi aman dan terkendali. Langkah tersebut juga merupakan bagian dari upaya pembenahan tata kelola keuangan agar lebih efektif dan terukur.
Ia menegaskan, pelunasan tunda bayar tidak berdampak pada pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dalam APBD tahun berjalan. Penyesuaian anggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, termasuk mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta regulasi Kementerian Dalam Negeri terkait mekanisme perubahan APBD.
Dengan tuntasnya tunda bayar lebih awal, Pemprov Lampung optimistis pengelolaan keuangan daerah dapat terus berjalan secara stabil, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan kewajiban kepada pihak ketiga dipenuhi tepat waktu. ()
