SUARAREPUBLIK, Bandar Lampung – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar, menyoroti rencana kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengangkat petugas Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) sebagai pegawai pemerintah. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memicu kecemburuan sosial, terutama di kalangan guru honorer yang hingga kini belum memperoleh kepastian status kepegawaian.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, pengangkatan petugas SPPG mencerminkan keseriusan pemerintah pusat dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, langkah cepat tersebut dinilai kontras dengan kondisi guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun, tetapi belum mendapatkan kepastian status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Program MBG itu baik, tetapi jangan menutup mata bahwa ada sektor yang jauh lebih mendesak, yaitu pendidikan,” ujar Syukron.
Ia menegaskan, percepatan pengangkatan petugas MBG memunculkan pertanyaan terkait rasa keadilan di tengah masyarakat. Pasalnya, kesejahteraan guru memiliki dampak langsung terhadap kualitas pendidikan serta kondisi psikologis peserta didik.
Syukron mengingatkan, ketimpangan dalam kebijakan pengangkatan pegawai berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang bagi dunia pendidikan, khususnya di daerah.
Ia menambahkan, DPRD Provinsi Lampung akan menyalurkan aspirasi para guru honorer kepada pemerintah pusat. Syukron berharap proses pengangkatan guru honorer dapat dilakukan secara bertahap, adil, dan berkeadilan, tanpa membebani keuangan daerah. (*/red)
