SUARAREPUBLIK, Tulang Bawang Barat — Dalam rentang satu hari, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) mengalami perubahan besar di lingkar inti kepemimpinannya. Dua keputusan birokrasi yang tampak administratif ini menyimpan dinamika yang lebih dalam dari sekadar rotasi jabatan.
Pada hari yang sama, (7/1/2026), Iwan Mursalin, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas PUPR Tubaba, resmi dilantik menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Tubaba. Pelantikan tersebut menandai lonjakan karier signifikan sekaligus meninggalkan kursi tertinggi PUPR dalam kondisi kosong.
Namun di waktu yang nyaris bersamaan, dinamika berbeda dialami Sadarsyah. Pejabat yang dikenal malang melintang sebagai Sekretaris Dinas PUPR Tubaba itu digeser dari posisinya dan dipindahkan menjadi Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Tubaba.
Yang menarik perhatian, posisi Sekretaris PUPR yang ditinggalkan Sadarsyah justru diisi oleh Iwan Balau, sebelumnya Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga—jabatan struktural yang sebelumnya berada satu level di bawah sekretaris dinas.
Secara normatif, mutasi dan promosi merupakan kewenangan kepala daerah dalam rangka penataan organisasi dan penyegaran birokrasi. Namun di kalangan internal ASN, pengangkatan Iwan Balau tidak dibaca semata sebagai pengisian jabatan kosong. Muncul persepsi bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari proses persiapan kepemimpinan untuk mengisi kursi Kepala Dinas PUPR Tubaba yang kini kosong.
Sebagai figur teknis dari Bina Marga, Iwan Balau dinilai memahami langsung “urat nadi” pekerjaan PUPR, khususnya sektor infrastruktur jalan. Jabatan sekretaris, yang berperan sebagai pengendali administrasi, anggaran, dan koordinasi internal, kerap dipandang sebagai ruang transisi strategis sebelum seseorang dipercaya memimpin dinas secara penuh.
Dalam praktik birokrasi, pola ini bukan hal asing. Sekretaris sering menjadi figur yang “dipanaskan” lebih dulu—diberi ruang mengenali seluruh denyut organisasi sebelum diuji di kursi tertinggi. Terlebih PUPR adalah dinas strategis dengan beban anggaran besar dan sorotan publik tinggi.
Di tengah konfigurasi baru tersebut, nasib Sadarsyah memunculkan sisi lain dari dinamika birokrasi. Sebagai sekretaris PUPR, ia dikenal sebagai figur yang lama menjaga ritme kerja dinas, memastikan administrasi dan pengendalian program berjalan di balik hiruk-pikuk proyek infrastruktur.
Namun ketika peta kebijakan berubah, loyalitas panjang tidak selalu berbanding lurus dengan keberlanjutan posisi. Secara struktural, perpindahan Sadarsyah ke Perkimta bersifat setara dan sah. Tetapi secara simbolik, ia meninggalkan “dapur utama” infrastruktur daerah—ruang yang telah lama ia rawat.
Di titik ini, wajah birokrasi terlihat apa adanya. Loyalitas adalah modal penting, tetapi bukan jaminan. Penempatan jabatan lebih sering ditentukan oleh momentum, kebutuhan organisasi, dan konfigurasi kepercayaan pimpinan.
Kini, PUPR Tubaba memasuki fase transisi. Dalam satu hari, dinas ini ditinggal kepala dinasnya yang naik menjadi Sekda, sekretaris lamanya berpindah dinas, dan posisi strategis sekretariat diisi figur teknis dari internal.
Sementara Sadarsyah memulai babak baru di Perkimta, Iwan Balau berada di posisi yang oleh banyak pihak dipersepsikan sebagai gerbang menuju kepemimpinan penuh di PUPR Tubaba.
Satu hari, dua arah, satu dinas. Di balik rotasi jabatan, tersimpan cerita tentang kekuasaan, kepercayaan, dan pengabdian yang jarang dibicarakan terbuka. (red)
