Massa Soroti Isu HAM, Dinasti Politik, Hingga Polemik Ijazah
SUARAREPUBLIK, Bandar Lampung – Safari politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, di Provinsi Lampung diwarnai aksi unjuk rasa. Sekitar seratus orang yang tergabung dalam Forum Suara Masyarakat Lampung menggelar demonstrasi di Bundaran Tugu Adipura, Kota Bandar Lampung, Sabtu (27/6), sebagai bentuk penolakan terhadap kedatangan mantan presiden tersebut.
Dalam aksi yang berlangsung sejak siang hari itu, para demonstran membawa spanduk dan poster berisi berbagai tuntutan. Massa secara bergantian menyampaikan orasi, menyuarakan penolakan terhadap agenda safari politik Jokowi di Lampung, Isu HAM di Km.50 hingga polemik dugaan ijazah palsu yang hingga kini masih menjadi perbincangan publik.
Meri, mengatakan polemik tersebut seharusnya diselesaikan terlebih dahulu agar tidak terus menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Menurutnya, kejelasan atas persoalan yang berkembang akan lebih memberikan kepastian dibandingkan melanjutkan agenda politik di berbagai daerah.
“Kami hadir di sini untuk menolak kedatangan Jokowi ke Lampung”, tegasnya.
Selain menyoroti polemik dugaan ijazah, massa juga menuntut agar dinasti kekuasaan Jokowi dihentikan. Dalam orasinya, mereka menilai praktik politik yang dianggap mengarah pada dinasti kekuasaan tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan reformasi. Tuntutan tersebut menjadi salah satu poin utama yang disuarakan peserta aksi selama demonstrasi berlangsung.
Massa aksi juga menilai bahwa rangkaian kunjungan Jokowi ke sejumlah wilayah juga memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Salah satunya dikaitkan dengan dinamika politik nasional menjelang Pemilu 2029. Menurutnya, munculnya beragam tafsir tersebut menjadi konsekuensi dari aktivitas politik yang dilakukan oleh seorang tokoh nasional pasca tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Meski demikian, aksi unjuk rasa berlangsung dalam kondisi tertib. Aparat kepolisian tampak melakukan pengamanan di sekitar Bundaran Tugu Adipura untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat berjalan aman dan tidak mengganggu ketertiban umum. Arus lalu lintas di kawasan tersebut juga tetap dapat dikendalikan dengan pengaturan petugas di lapangan.
Sementara itu, selama berada di Provinsi Lampung pada 26 hingga 28 Juni 2026, Jokowi memiliki sejumlah agenda. Di antaranya menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menerima gelar adat kehormatan, bertemu dengan relawan serta tokoh masyarakat, hingga mengunjungi sejumlah lokasi di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Lampung.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian aktivitas Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kehadirannya di sejumlah daerah belakangan kerap menarik perhatian publik, baik dari kalangan pendukung maupun kelompok yang menyampaikan kritik melalui aksi demonstrasi. (qd)
