SUARAREPUBLIK, Bandar Lampung — Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2026 mulai dibahas dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandar Lampung, Jumat (21/8/2026).
Wakil Wali Kota Bandar Lampung, H. Deddy Amarullah, menghadiri rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kota Bandar Lampung tersebut bersama jajaran Forkopimda, anggota DPRD, kepala OPD, dan undangan lainnya.
Pembahasan tingkat pertama memuat dua agenda, yakni penyampaian Raperda Perubahan APBD 2026 oleh Wali Kota Bandar Lampung serta pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan tersebut.
Dalam penyampaiannya, pemerintah daerah memaparkan penyesuaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang disusun berdasarkan dinamika pembangunan serta kebutuhan masyarakat.
Pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD kemudian menjadi bagian dari proses pembahasan untuk memberikan catatan dan rekomendasi awal terhadap rancangan perubahan APBD.
Deddy Amarullah menegaskan perubahan APBD tidak semestinya berhenti sebagai perubahan angka dalam dokumen anggaran. Setiap penyesuaian harus bermuara pada program prioritas yang memberi manfaat bagi masyarakat.
“Perubahan APBD ini kita lakukan agar program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dapat berjalan optimal. Kita ingin memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar bermanfaat dan akuntabel,” ujar Deddy di sela rapat.
Ia juga mengapresiasi proses pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD yang dilakukan melalui mekanisme pembahasan di lembaga legislatif.
Setelah penyampaian pandangan umum fraksi, Raperda Perubahan APBD 2026 akan memasuki pembahasan lanjutan melalui rapat komisi dan Badan Anggaran DPRD sebelum dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan bersama.
Dengan demikian, perubahan APBD bukan sekadar soal menyesuaikan pos pendapatan dan belanja, tetapi juga memastikan ruang anggaran yang tersedia benar-benar kembali pada kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat. ()
