SUARAREPUBLIK, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan TNI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan desa melalui Program Desaku Maju.
Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Program Desaku Maju yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (14/8/2026). Rakor dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan dihadiri para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
Marindo mengatakan, Program Desaku Maju merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan sekaligus pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu fokus utama program tersebut adalah pembangunan infrastruktur jalan desa yang akan disinergikan dengan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) maupun Karya Bakti TNI.
“Program ini kita dorong melalui kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan TNI, terutama untuk mempercepat pembangunan jalan desa,” ujar Marindo.
Menurutnya, sinergi pemerintah daerah dengan TNI merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya akses jalan di wilayah pedesaan.
Untuk mendukung pelaksanaan program, pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat memberikan dukungan melalui pengalokasian anggaran Dana Bagi Hasil (DBH).
Marindo menegaskan, penyaluran DBH harus memberikan hasil pembangunan yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Yang ingin kita hadirkan adalah rasa di masyarakat bahwa DBH yang disalurkan benar-benar menghasilkan pembangunan dan manfaat nyata, khususnya untuk jalan desa,” jelasnya.
Karena itu, pelaksanaan Program Desaku Maju akan diarahkan agar memiliki keterkaitan yang jelas antara alokasi DBH dengan hasil pembangunan di lapangan. Keterlibatan TNI melalui TMMD maupun Karya Bakti TNI menjadi salah satu opsi untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan jalan desa.
Dalam rakor tersebut juga dibahas pentingnya keseragaman mekanisme pelaksanaan Program Desaku Maju di seluruh kabupaten/kota. Formulasi teknis, mulai dari mekanisme penganggaran, pelaksanaan kegiatan hingga bentuk kolaborasi dengan TNI, akan diperkuat melalui nota kesepahaman (MoU).
Marindo menjelaskan, besaran anggaran tidak harus sama di setiap kabupaten/kota. Jumlah anggaran maupun ruas jalan yang akan ditangani dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi wilayah, serta kemampuan masing-masing daerah.
“Setiap desa memiliki kondisi dan kebutuhan jalan yang berbeda. Karena itu, alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah,” katanya.
Marindo juga meminta dukungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam memastikan mekanisme pengalokasian dan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Hasil pembahasan bersama BPKP selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan dan penyempurnaan MoU, sehingga pelaksanaan Program Desaku Maju memiliki mekanisme yang jelas, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan TNI, Program Desaku Maju diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur jalan desa di Lampung.
Pembangunan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. (* )
