SUARA REPUBLIK.CO,– Kepala sekolah kerap ditempatkan hanya sebagai pelaksana kebijakan, bukan sebagai pemimpin pendidikan yang memahami kebutuhan riil sekolah.selasa 10/02/2026
Padahal, kamilah yang setiap hari berhadapan langsung dengan ruang kelas, guru, siswa, dan keterbatasan sarana.
Dalam praktiknya, tidak sedikit kebijakan pendidikan yang datang dalam bentuk keharusan, bukan hasil dialog.
Program dan pengadaan diarahkan seragam, seolah semua sekolah memiliki kondisi yang sama. Akibatnya, sekolah dipaksa menyesuaikan anggaran dengan kebijakan, bukan kebijakan yang menyesuaikan kebutuhan sekolah.
Ketika kebijakan tersebut dijalankan, dampaknya sering kali minim bagi peningkatan mutu pembelajaran. Namun ketika kepala sekolah mencoba menunda, menyesuaikan, atau menyuarakan kebutuhan yang lebih mendesak demi kepentingan peserta didik, justru muncul stigma tidak patuh dan tidak mendukung program.
Pola semacam ini berbahaya. Ia mematikan profesionalisme kepala sekolah dan mengerdilkan peran sekolah menjadi sekadar objek administrasi.
Kepatuhan diukur dari laporan, bukan dari dampak nyata di kelas.
Pendidikan tidak bisa dibangun dengan pendekatan komando. Sekolah bukan kepanjangan tangan proyek, melainkan ekosistem belajar yang memiliki karakter dan tantangan berbeda.
Jika kebijakan terus dipaksakan tanpa mendengar suara lapangan, maka yang dikorbankan bukan kepala sekolah, melainkan kualitas pendidikan itu sendiri.
Sudah saatnya pengambil kebijakan mengubah cara pandang.
Sekolah harus dilibatkan sejak perencanaan, diberi ruang fleksibilitas, dan dihargai kebijaksanaan lapangannya. Kritik dan masukan dari sekolah tidak boleh diperlakukan sebagai pembangkangan, tetapi sebagai alarm dini atas kebijakan yang berpotensi keliru.
Renungan ini bukan bentuk perlawanan, melainkan peringatan. Bahwa pendidikan tidak akan maju jika kepala sekolah hanya dituntut patuh, tetapi tidak dipercaya berpikir.
Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan anak bangsa, bukan sekadar menuntaskan program dan serapan anggaran.
Penulis : (Delta)
