SUARAREPUBLIK, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M, Selasa (10/2/2026).
Di hadapan Forkopimda Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, para bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung, pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Lampung, serta jajaran kepala BUMD, Gubernur Mirza menegaskan bahwa peningkatan permintaan kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan merupakan pola tahunan yang harus diantisipasi melalui langkah konkret dan kerja nyata, bukan sekadar perencanaan administratif.
Ia mengapresiasi capaian Provinsi Lampung yang mencatat inflasi tahunan terendah kedua secara nasional pada 2025 sebesar 1,25 persen (year on year). Namun, capaian tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri untuk dipertahankan di tengah dinamika cuaca serta potensi gangguan distribusi.
“Prestasi ini bukan alasan untuk bersantai. Justru di sinilah ujiannya, apakah kita mampu menjaga stabilitas saat permintaan meningkat dan distribusi semakin padat. Pengendalian inflasi menyentuh langsung dapur masyarakat dan ketenangan ibadah mereka,” tegas Gubernur Mirza.
Untuk itu, Gubernur Mirza memberikan sejumlah arahan strategis kepada perangkat daerah dan instansi terkait. Pada aspek produksi dan stok pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan diminta memastikan ketersediaan komoditas utama seperti beras, cabai, bawang, daging, telur, dan ikan tetap aman hingga pasca-Idulfitri, berbasis data Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam upaya stabilisasi harga, Perum Bulog diminta menyiagakan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan didorong aktif melaksanakan operasi pasar serta Gerakan Pangan Murah di wilayah rawan gejolak harga.
Pada sektor energi dan transportasi, Pertamina, PLN, serta Dinas Perhubungan diminta menjamin ketersediaan BBM, LPG, dan listrik, sekaligus memastikan kelancaran distribusi logistik bahan pokok melalui jalur darat, laut — termasuk ASDP Bakauheni — dan udara.
Sementara pada aspek pengawasan, Satgas Pangan bersama Polda Lampung dan Kejaksaan diminta memperketat pengawasan serta menindak tegas praktik penimbunan dan permainan harga yang merugikan masyarakat.
Gubernur Mirza juga menekankan pentingnya optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) agar distribusi komoditas pangan dari daerah surplus ke wilayah defisit dapat berjalan efektif.
“Kita ingin hasil yang benar-benar terasa di lapangan, bukan hanya bagus di atas slide presentasi. Tidak ada ruang untuk ego sektoral. Kita semua berada di perahu yang sama untuk memastikan masyarakat Lampung dapat beribadah dengan tenang dan harga tetap terkendali,” ujarnya.
Di akhir arahannya, Gubernur Mirza mengapresiasi peran Bank Indonesia sebagai mitra strategis dalam pengendalian inflasi daerah dan berharap HLM ini menghasilkan rencana aksi yang siap dieksekusi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto menekankan perlunya kewaspadaan terhadap fenomena demand-pull inflation, yakni kenaikan harga akibat lonjakan permintaan selama Ramadhan dan Idulfitri.
Ia juga mengapresiasi capaian inflasi Lampung pada 2025 yang berada di angka 1,25 persen (yoy), menjadikan Lampung sebagai provinsi dengan inflasi terendah kedua secara nasional.
“Capaian ini mencerminkan sinergi yang kuat. Namun, kewaspadaan harus terus ditingkatkan agar tren positif tidak berbalik arah ketika permintaan kebutuhan pokok meningkat tajam dalam beberapa minggu ke depan,” kata Bimo.
Bank Indonesia, lanjutnya, akan terus mendukung TPID melalui penyediaan analisis data dan proyeksi komoditas penyumbang inflasi, khususnya kelompok volatile foods seperti cabai, bawang merah, dan daging, secara real time. Digitalisasi pemantauan harga juga menjadi fokus untuk mempercepat pengambilan kebijakan.
Kegiatan HLM dilanjutkan dengan pemaparan kesiapan menghadapi Ramadhan dan Idulfitri 2026 oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bulog Lampung, Ditreskrimsus Polda Lampung, serta Pertamina Regional Lampung, dan ditutup dengan diskusi singkat antar peserta. ()
