SUARAREPUBLIK, Bandar Lampung – Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk legislatif.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPD PDI Perjuangan (PDI-P) Lampung, Yanuar Irawan, menyampaikan pandangannya terkait pentingnya menjaga prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.
Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPD PDI-P Lampung, Yanuar Irawan, menyatakan bahwa penyerahan kewenangan pilkada kepada DPRD justru membawa praktik demokrasi mundur dari semangat reformasi.
“Menurut pandangan kami, jika dilakukan melalui DPRD, demokrasi kita justru kembali ke awal. Karena demokrasi itu kedaulatannya ada di tangan rakyat,” ujar Yanuar saat dimintai keterangan di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Rabu (7/1/2026).
Ia menjelaskan, meskipun DPRD merupakan lembaga representasi rakyat, pemilihan langsung tetap memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin sesuai kebutuhan dan karakter daerahnya.
“Dengan dipilih langsung oleh rakyat, kepala daerah bisa dipilih sesuai keinginan masyarakat dan karakter daerahnya. Itu salah satu pertimbangannya,” katanya.
Yanuar juga menanggapi alasan tingginya biaya politik yang kerap dijadikan dalih untuk mengubah sistem pilkada. Menurutnya, apabila demokrasi dinilai bermasalah, maka yang perlu dibenahi adalah sumber persoalannya, bukan justru menghapus hak rakyat untuk memilih.
“Kalau demokrasi kita sekarang bermasalah, maka masalahnya yang harus diselesaikan. Ibarat ada tikus di lumbung padi, yang kita usir tikusnya, bukan lumbung padinya yang kita bakar,” tegasnya.
Terkait mahalnya biaya kontestasi, Yanuar menilai partai politik juga memiliki tanggung jawab besar dalam menekan biaya politik, mengingat seluruh proses pencalonan dan kompetisi bermuara pada partai.
“Kalau alasannya biaya besar, ya bagaimana cara menekan biaya itu. Partai politik juga punya peran karena semuanya bermuara di partai,” ujarnya.
Ia menegaskan, PDI-P sebagai partai kader tidak semata-mata mengejar kemenangan dalam kontestasi politik. Orientasi utama partai adalah memastikan kepala daerah yang diusung mampu membawa manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Ketua Umum kami bukan bicara soal kalah atau menang, tapi bagaimana kepala daerah yang diusung itu benar-benar bisa membuat kesejahteraan di wilayah yang dipimpinnya,” kata Yanuar.
Menurutnya, jika tujuan politik hanya sebatas kemenangan, maka ukuran yang digunakan cukup modal besar, sesuatu yang tidak sejalan dengan prinsip perjuangan partai.
“Kalau sekadar mencari menang, cari saja yang banyak uangnya. Tapi kan bukan itu soalnya,” pungkasnya. (*)
