SUARAREPUBLIK, Bandar Lampung — Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandar Lampung mulai menguji coba layanan bus perkotaan sebagai bagian dari persiapan menuju program Buy The Service (BTS) Kementerian Perhubungan pada 2027.
Kepala Dishub Kota Bandar Lampung, Socrat Pringgodanu, mengatakan uji coba tersebut menjadi tahap awal sebelum layanan transportasi publik dikembangkan secara lebih luas di Kota Tapis Berseri.
“Program ini kita proyeksikan bakal menghadirkan layanan transportasi massal yang lebih nyaman sekaligus menjadi solusi konkret mengurai kemacetan serta mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi,” kata Socrat, Selasa (2/9/2026).
Menurut Socrat, Pemkot Bandar Lampung saat ini aktif berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk mengusulkan Bandar Lampung masuk dalam program BTS.
Melalui program tersebut, pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap biaya operasional layanan bus. Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan transportasi umum sekaligus menjaga tarif tetap terjangkau bagi masyarakat.
Socrat berharap layanan transportasi publik di Bandar Lampung dapat dikembangkan secara lebih masif mulai 2027 setelah mendapat dukungan melalui program BTS.
“Harapannya, melalui dukungan penuh pemerintah pusat lewat program BTS ini, operasional transportasi publik secara masif di Bandar Lampung dapat terealisasi secara optimal mulai 2027 mendatang,” ujarnya.
Meski bus perkotaan dikembangkan, Dishub memastikan keberadaan angkutan kota konvensional tetap diakomodasi. Trayek yang selama ini melayani masyarakat tidak serta-merta dihapus.
Namun, evaluasi berkala akan dilakukan terhadap jaringan dan rute angkutan umum agar lebih efektif serta menyesuaikan kebutuhan mobilitas masyarakat.
“Trayek yang ada tetap kita akomodir. Namun, evaluasi berkala tetap berjalan agar rute yang dilalui benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat di lapangan,” jelas Socrat.
Selain dukungan pemerintah pusat, Pemkot Bandar Lampung juga membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta untuk mendukung penyediaan armada maupun infrastruktur transportasi publik.
