SUARAREPUBLIK, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) disusun secara tepat sasaran, berkelanjutan, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza dalam pertemuan Pemerintah Provinsi Lampung bersama Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Lampung di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (5/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha guna mengoptimalkan kontribusi program CSR dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza menegaskan bahwa peran sektor swasta melalui program CSR memiliki arti penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung.
Karena itu, ia mendorong agar program-program CSR disusun secara terarah, berkelanjutan, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Gubernur Mirza menilai sinergi antara pemerintah dan dunia usaha perlu terus diperkuat agar berbagai program yang dijalankan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Ia juga berharap Forum CSR Lampung dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan perusahaan sehingga pelaksanaan program lebih tepat sasaran dan berdampak nyata.
Selain itu, Gubernur Mirza menekankan pentingnya dukungan CSR pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mempercepat pembangunan daerah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen membangun tata kelola CSR yang lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, Forum CSR harus menjadi wadah kolaborasi yang mampu menyatukan program-program perusahaan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
“Kita ingin pola kerja yang jelas, terintegrasi dari kabupaten/kota hingga provinsi. Program-program yang diusulkan nanti akan dikonsolidasikan dan dipetakan sesuai prioritas pembangunan sehingga manfaatnya lebih optimal,” ujarnya.
Marindo juga mengungkapkan dukungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat kelembagaan Forum CSR melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur guna memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
Selain itu, ia mendorong pengembangan sistem digital berupa dashboard CSR agar seluruh program perusahaan dapat terdokumentasi dan dipantau secara terbuka.
“Dengan dashboard ini, seluruh program CSR bisa dipantau. Gubernur dapat melihat perkembangan program secara langsung dan masyarakat juga bisa mengetahui kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah,” katanya.
Ketua Forum CSR Lampung Veronika Saptarini menyambut baik dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap penguatan Forum CSR. Menurutnya, keberadaan forum tersebut penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan perusahaan mengenai arah pelaksanaan CSR.
Ia menjelaskan bahwa CSR tidak seharusnya dipandang sebagai beban perusahaan, melainkan sebagai investasi yang memberikan manfaat jangka panjang bagi keberlanjutan usaha sekaligus kesejahteraan masyarakat.
“CSR bukan beban. CSR adalah investasi. Ketika perusahaan menjalankan CSR dengan baik, manfaatnya kembali kepada perusahaan dalam bentuk keberlanjutan usaha, hubungan yang baik dengan masyarakat, dan peningkatan reputasi perusahaan,” ujarnya.
Veronika menambahkan, Forum CSR siap membantu memetakan program perusahaan agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk memperkuat pembentukan forum CSR hingga tingkat kabupaten/kota.
Pertemuan tersebut menjadi langkah lanjutan dalam memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan sektor swasta guna mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.
