SUARAREPUBLIK, Bandar Lampung — DPRD Lampung memastikan akan mengawasi secara ketat distribusi dan harga pupuk subsidi pada tahun anggaran 2026 agar tepat sasaran dan tidak merugikan petani.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, menegaskan bahwa pengawasan dilakukan menyeluruh, mulai dari produsen, distributor, hingga kios pengecer resmi. Fokus utama pengawasan adalah memastikan pupuk subsidi dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan disalurkan kepada petani yang berhak.
“Pengawasan kami bukan hanya pada ketersediaan pupuk, tetapi juga pada mekanisme distribusi dan kepatuhan harga. Pupuk subsidi wajib dijual sesuai HET dan tidak boleh disalahgunakan,” ujar Ahmad Basuki, Selasa (3/2/2026).
Pemerintah pusat telah menetapkan kuota pupuk subsidi untuk Provinsi Lampung tahun 2026 sebesar 710.711 ton. Menurut Komisi II DPRD, besarnya alokasi tersebut harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyimpangan, baik dalam distribusi maupun penetapan harga di tingkat kios.
Selain pengawasan harga, Komisi II DPRD Lampung juga menekankan bahwa penyaluran pupuk subsidi harus berbasis data petani yang terdaftar dalam sistem resmi pemerintah dan hanya dilakukan melalui kios pengecer yang telah ditetapkan.
Transparansi di tingkat kios menjadi perhatian, termasuk kewajiban memajang informasi HET serta menyediakan saluran pengaduan bagi petani apabila ditemukan penjualan di atas ketentuan atau penyimpangan distribusi.
Sebagai mitra kerja perangkat daerah di sektor pertanian, Komisi II DPRD Provinsi Lampung menyatakan siap melakukan evaluasi dan pengawasan berkelanjutan. Setiap laporan masyarakat terkait penjualan pupuk subsidi di atas HET maupun distribusi yang tidak tepat sasaran akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi berwenang.
Melalui pengawasan distribusi dan harga pupuk subsidi ini, Komisi II DPRD Provinsi Lampung berharap kebijakan pupuk subsidi tahun 2026 dapat berjalan sesuai ketentuan, menjaga stabilitas biaya produksi pertanian, serta mendukung kesejahteraan petani di Lampung. ()
