SUARAREPUBLIK, Bandar Lampung – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung mulai menyiapkan sejumlah langkah menghadapi potensi kemarau ekstrem yang dipengaruhi fenomena El Nino. Salah satu fokus utama yang disiapkan yakni penyediaan sarana dan prasarana air bersih bagi masyarakat yang berpotensi terdampak krisis air.
Humas BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, mengatakan pemerintah daerah telah mengalokasikan kegiatan penyediaan bantuan air bersih yang nantinya didistribusikan ke wilayah-wilayah yang mengalami kekurangan pasokan air selama musim kemarau.
“Langkah antisipasi ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi potensi kekeringan berkepanjangan yang diperkirakan terjadi selama musim kemarau tahun ini,” ujar Wahyu saat dikonfirmasi, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, distribusi bantuan akan difokuskan pada daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Pelaksanaannya melibatkan pihak penyedia agar proses penyaluran dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran.
Selain menyiapkan bantuan air bersih, BPBD Provinsi Lampung juga memperkuat upaya mitigasi melalui Program Desa Tangguh Bencana (Destagana). Program tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi dan komunitas kebencanaan guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, termasuk kekeringan akibat El Nino.
Wahyu menjelaskan, kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas edukasi, pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat desa. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memperoleh bantuan ketika bencana terjadi, tetapi juga memiliki kemampuan mengelola sumber daya air serta melakukan langkah-langkah mitigasi secara mandiri.
“Harapannya masyarakat semakin siap menghadapi kondisi darurat dan mampu mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat kekeringan,” katanya.
BPBD menegaskan, seluruh program penanggulangan kekeringan yang sedang dipersiapkan tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat, terutama dalam memastikan ketersediaan air bersih selama musim kemarau.
Sementara itu, BPBD juga menanggapi sejumlah isu yang berkembang terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurut Wahyu, seluruh proses penunjukan penyedia maupun kerja sama dengan perguruan tinggi dan komunitas kebencanaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, pihak penyedia turut membantah tudingan yang menyebut adanya penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ganda dalam proses pengadaan. Mereka menilai tuduhan tersebut tidak berdasar karena seluruh administrasi perpajakan telah terintegrasi dengan sistem elektronik pengadaan pemerintah.
Menurut pihak penyedia, apabila terdapat data perpajakan yang tidak sesuai, sistem secara otomatis akan melakukan validasi hingga menolak proses administrasi. Karena itu, mereka menegaskan siap memberikan klarifikasi maupun dokumen pendukung apabila diminta oleh instansi yang berwenang.
BPBD Provinsi Lampung kembali menegaskan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan kompetensi dan kapasitas para pihak yang terlibat. Langkah tersebut dilakukan agar program penanggulangan kekeringan dapat berjalan efektif dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat yang membutuhkan. ()
