SUARAREPUBLIK, Bandar Lampung — Sebanyak 28 paket pekerjaan di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKPCK) Provinsi Lampung tercatat dikuasai oleh hanya tiga perusahaan. Pola pembagian pekerjaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai persaingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sekaligus membuka diskusi tentang efektivitas sistem yang selama ini diterapkan.
Akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik, Dedy Hermawan, memandang persoalan pengadaan barang dan jasa tidak cukup diselesaikan melalui penanganan kasus secara parsial. Menanggapi persoalan tersebut saat dimintai pendapat oleh SUARAREPUBLIK, ia menegaskan bahwa korupsi dalam pengadaan merupakan persoalan nasional yang membutuhkan pembenahan secara terstruktur, sistematis, dan masif.
Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi sistem pengadaan barang dan jasa di seluruh instansi, termasuk mekanisme yang telah menggunakan teknologi digital.
Pernyataan tersebut membawa sorotan terhadap proyek PKPCK Lampung ke persoalan yang lebih mendasar: apakah sistem pengadaan yang berjalan selama ini telah cukup efektif untuk memastikan persaingan yang sehat dan mencegah potensi penyimpangan?
Digitalisasi Bukan Jaminan Bebas Penyimpangan
Penggunaan sistem digital dalam pengadaan pemerintah selama ini menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Proses pengadaan elektronik memungkinkan tahapan pemilihan penyedia terdokumentasi dan dapat ditelusuri.
Namun, keberadaan sistem digital tidak serta-merta menghilangkan seluruh risiko penyimpangan. Efektivitasnya tetap bergantung pada kepatuhan terhadap aturan, kualitas pengawasan, keterbukaan informasi, serta penindakan terhadap pelanggaran yang terbukti terjadi.
Dedy menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengadaan barang dan jasa, sekalipun prosesnya telah berbasis digital.
Artinya, evaluasi tidak semestinya berhenti pada pertanyaan apakah sebuah paket telah diproses melalui sistem elektronik. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa persyaratan pengadaan diterapkan secara benar, penyedia memiliki kesempatan bersaing sesuai ketentuan, dan keputusan penetapan pemenang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks 28 paket pekerjaan PKPCK Lampung, sejumlah hal layak ditelusuri lebih jauh. Mulai dari metode pemilihan penyedia, persyaratan kualifikasi perusahaan, nilai kontrak, hingga proses penetapan pemenang.
Publik juga perlu memperoleh penjelasan mengenai bagaimana tiga perusahaan tersebut bisa mendapatkan keseluruhan paket pekerjaan yang menjadi sorotan.
Pertanyaan itu bukan berarti konsentrasi paket pada sejumlah perusahaan otomatis menunjukkan adanya pelanggaran. Perusahaan yang memenuhi persyaratan tetap berhak memenangkan beberapa paket melalui proses yang sah. Namun, keterbukaan mengenai proses dan hasil pengadaan diperlukan agar publik dapat menilai apakah pelaksanaannya telah sesuai ketentuan.
Kasus di Daerah Harus Menjadi Bahan Evaluasi Nasional
Dedy menilai informasi mengenai praktik penyimpangan dan kasus korupsi pengadaan di berbagai daerah sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan pencegahan yang lebih menyeluruh.
“Informasi praktik penyimpangan, kasus korupsi di berbagai daerah tersedia lengkap. Tinggal dikaji untuk menjadi kebijakan yang sifatnya revolusi untuk mencegah dan mengatasi praktik korupsi pengadaan barang dan jasa di seluruh pemerintahan di Indonesia,” katanya.
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya menjadikan kasus-kasus yang telah terungkap sebagai bahan evaluasi sistem. Pemerintah perlu mempelajari pola penyimpangan yang berulang, mengidentifikasi celah pengawasan, kemudian memperbaiki mekanisme yang memungkinkan masalah serupa terjadi kembali.
Pembenahan semacam itu dapat mencakup seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis, penetapan harga perkiraan sendiri, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pemeriksaan hasil pekerjaan.
Jika ditemukan pola masalah yang sama di berbagai instansi, pemerintah perlu menilai apakah penyebabnya berkaitan dengan kelemahan regulasi, pengawasan yang tidak efektif, atau pelaksanaan yang menyimpang dari ketentuan.
Dengan demikian, pencegahan korupsi tidak hanya berfokus pada penindakan setelah perkara muncul. Sistem juga harus dirancang agar potensi penyimpangan dapat dikenali dan dicegah sedini mungkin.
Prabowo Diminta Hadir secara Nyata
Dedy secara khusus meminta Presiden Prabowo Subianto hadir secara nyata dalam upaya pencegahan korupsi di seluruh instansi pemerintahan.
Desakan tersebut menempatkan pemerintah pusat sebagai pihak yang diharapkan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan, bukan sekadar mengandalkan penanganan perkara secara terpisah di setiap daerah.
Evaluasi nasional diperlukan untuk memetakan persoalan yang muncul berulang, mengukur efektivitas sistem pengadaan elektronik, serta memastikan mekanisme pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.
Hasil evaluasi juga perlu diterjemahkan menjadi kebijakan konkret. Jika terdapat kelemahan dalam sistem, pemerintah perlu memperbaikinya. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan bukti dan melalui mekanisme yang berwenang.
Pendekatan ini penting agar upaya pencegahan korupsi tidak berhenti pada pernyataan komitmen, tetapi menghasilkan perbaikan tata kelola yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
Menunggu Penjelasan PKPCK Lampung
Di tingkat daerah, pembagian 28 paket pekerjaan kepada tiga perusahaan menjadi persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak terkait.
Informasi mengenai daftar paket, nilai kontrak, nama perusahaan pelaksana, metode pemilihan, dan hasil pekerjaan diperlukan untuk memberikan gambaran utuh mengenai proses pengadaan di lingkungan PKPCK Lampung.
Klarifikasi dari dinas juga penting untuk memastikan bahwa seluruh proses telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan setiap perusahaan yang ditetapkan sebagai penyedia memenuhi persyaratan yang berlaku.
Tanpa pemeriksaan dokumen dan penjelasan dari pihak terkait, konsentrasi paket pekerjaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya monopoli maupun tindak pidana korupsi.
Namun, persoalan ini tetap layak menjadi bahan evaluasi tata kelola pengadaan, terutama dalam memastikan persaingan berlangsung sehat dan penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagaimana disoroti Dedy Hermawan, persoalan pengadaan barang dan jasa tidak cukup ditangani dengan pendekatan yang terpisah-pisah. Diperlukan pembenahan sistem secara terstruktur, sistematis, dan masif agar upaya pencegahan korupsi menjangkau seluruh instansi pemerintahan di Indonesia.
Kasus di Lampung menjadi salah satu konteks untuk menguji sejauh mana sistem pengadaan mampu menjaga transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu, tuntutan evaluasi nasional mengarah pada pertanyaan yang lebih besar: apakah sistem yang ada sudah cukup kuat untuk mencegah penyimpangan, atau masih memerlukan pembenahan mendasar? (qd/CMG)