SUARAREPUBLIK, Bandar Lampung – Ketidaksinkronan data kunjungan wisata antara pemerintah daerah dan pelaku usaha pariwisata menjadi sorotan DPRD Provinsi Lampung. Perbedaan angka tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam tata kelola pariwisata sekaligus berdampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, secara terbuka mempertanyakan klaim peningkatan jumlah wisatawan yang disampaikan Dinas Pariwisata. Menurutnya, lonjakan angka kunjungan tidak sejalan dengan kondisi riil di sektor perhotelan.
“Secara data disebutkan kunjungan wisatawan naik 2,4 juta orang. Tapi faktanya, berdasarkan data PHRI yang saya dapat dari teman-teman media, okupansi hotel tidak meningkat dan pajak hotel juga tidak naik. Ini jelas janggal,” ujar Ahmad Basuki saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (13/1/2026).
Ia menegaskan, apabila benar terjadi peningkatan kunjungan wisatawan dalam jumlah signifikan, seharusnya dampaknya dapat dirasakan langsung oleh industri perhotelan serta tercermin dalam penerimaan pajak daerah. Namun kondisi di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.
“Kalau wisatawan benar-benar naik, logikanya hotel penuh dan pajak ikut meningkat. Faktanya tidak seperti itu. Maka wajar jika muncul dugaan adanya permainan data, atau setidaknya data yang tidak akurat,” tegasnya.
Diketahui, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyebut tidak terjadi kenaikan okupansi hotel selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Sementara itu, klaim lonjakan kunjungan wisatawan justru berasal dari Dinas Pariwisata. Perbedaan data ini dinilai berbahaya apabila dibiarkan karena berpotensi menyesatkan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.
Menanggapi kondisi tersebut, Komisi II DPRD Lampung memastikan akan melakukan pendalaman. Ahmad Basuki menyatakan pihaknya akan memanggil Dinas Pariwisata dan PHRI untuk duduk bersama, membuka data secara transparan, serta menjelaskan perbedaan angka yang dinilai mencolok.
“Kita akan dalami. OPD terkait dan PHRI akan kita panggil. Ini bukan untuk saling menyalahkan, tapi memastikan data yang disampaikan benar, karena ini menyangkut PAD,” ujarnya.
Basuki juga menekankan pentingnya semangat gotong royong antara pemerintah dan pelaku usaha pariwisata dalam membangun daerah. Menurutnya, peningkatan PAD bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga pelaku usaha.
“Kita sedang gotong royong meningkatkan PAD. Semua OPD kita dorong memantau potensi pendapatan di sektor masing-masing. Tapi pengusaha juga harus merah putih, sama-sama punya tanggung jawab membangun daerah,” katanya.
Komisi II DPRD Lampung pun meminta transparansi penuh dari seluruh pihak, baik OPD maupun PHRI, agar data pariwisata benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan dan tidak merugikan daerah.
“Kalau datanya transparan dan jujur, kebijakan akan tepat. Jangan sampai angka besar hanya menjadi klaim, tetapi tidak pernah terkonversi menjadi pendapatan daerah,” pungkasnya. (*)